JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyebut ada indikasi jebakan karantina di kasus WN Ukraina. Sehingga warga negara asing karantina lebih lama di hotel.

"Ya (ada indikasi), kemarin Menparekraf (Sandiaga Uno) sudah langsung sidak. Memang benar ada permainan oknum dengan hotel-hotel yang menerima karantina," ucapnya, Senin (31/1/2022).

Politikus Partai Demokrat (PD) itu menduga pihak hotel memanfaatkan situasi. Sehingga memberikan keuntungan kepada pihak hotel.

"Karena biasanya turis tidak digabung di Wisma Atlet, akibatnya ada oknum-oknum yang tawarkan paket karantina. Tapi, ternyata menjebak agar stay lebih lama di sana," ujarnya.

Dede meminta agar pemerintah menindak oknum yang bermain. Sehingga kasus ini bisa tuntas dan tidak terulang.

"Saya minta pemerintah jangan ragu-ragu menindak yang beginian. Karena akan mencemari kesiapan pariwisata kita," ucapnya.

Soal Kemenparekraf yang menyebut kasus WN Ukrina adalah miss komunikasi, Dede menyebut hanya bahasa retorika. "Retorika mencari solusi, bukan sanksi. Intinya kami meminta agar yang bermain-main ditegur keras," katanya.

Sandiaga Uno sebelumnya menerima aduan ada WN Ukraina merasa dijebak untuk karantika karena hasil positif COVID-19, dan tidak bisa tes ulang di tempat lain.

Sandiaga memastikan pengusutan praktik dugaan jebakan karantina terhadap turis asal Ukraina tetap dilakukan. Ia menegaskan tak akan segan memberi sanksi jika terbukti ada pelanggaran.

"Kami akan terus melakukan tindak lanjut atas peristiwa tersebut dan akan menindak tegas bila peristiwa tersebut terulang lagi," kata Sandiaga.

"Sampai saat ini akan masih menindaklanjuti kasus yang dialami warga Ukraina tersebut. Dan memang bila ada pelanggaran, tentu ada sanksi tegas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara ini," imbuhnya.

Kemenparekraf Sebut ada Missed Komunikasi (Miskom)

Kemenprekraf menyebut kasus turis yang diduga menjadi korban jebakan karantina itu terjadi karena ada missed komunikasi antara hotel dengan turis. Kemenparekraf menyebut telah melakukan evaluasi agar hal ini tidak terulang.

"Berdasarkan temuan di lapangan, ini lebih kepada miskomunikasi antara penyedia dan pelaku perjalanan. Dari Tim Kemenparekraf melakukan komunikasi, advokasi, dan menghubungkan dengan pihak-pihak terkait sehingga adanya kejelasan mengenai prosedur karantina," bunyi keterangan pers Kemenparekraf yang diterima, Minggu (30/1/2022).

Kemenparekraf menyebut telah membuat aturan baru agar kejadian ini tidak terulang. Caranya, Kemenparekraf membuat help desk untuk wisatawan dari luar negeri.

"Langkah antisipasi yang dilakukan agar hal ini tidak terulang, kami sedang menyiapkan help desk diperuntukkan bagi wisatawan mancanegara yang akan mulai datang dengan dibukanya border, dan kami juga siap membantu jika ada hal-hal yang perlu kami advokasi," paparnya.

#dtc/bin







 
Top