Oleh Irham Zuhdi
PEMBERHENTIAN Purbaya Yudhi Sadewa dari Jabatan Menteri Keuangan mendapat perhatian luas dari publik terutama yang langsung bisa dirasakan oleh netizen. Pemberhentian pejabat bukan hal tabu di era reformasi pasca orde baru berkuasa.
Pada masa pemerintahan Soeharto, para menteri melaksanakan tugasnya dengan tuntas hingga masa akhir jabatannya lima tahun, bahkan dapat diangkat kembali. Situasi politik adem ayem karena tak ada gonjang-ganjing politik di tubuh pemerintahan saat itu.
Kini era sudah berubah, copot-mencopot pejabat menteri hal yang lumrah. Masih ingat ketika kasus pencopotan Jenderal Wiranto dari posisi Menko-Polkam oleh presiden Abdurrahman Wahid, yang dilakukan tak wajar menurut pandangan banyak orang karena pencopotannya melalui perintah presiden saat Gus Dur berada di luar negeri.
Hasilnya tak ada persoalan, Wiranto melaksanakan eksekusi itu dengan damai meski tidak bisa dipungkiri ada kekecewaan dan marah yang ia rasakan, namun ia tak ada keinginan untuk menggerakkan pasukannya.
Publik kembali merasakan hal yang sama sebagaimana yang dirasakan Wiranto, menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba dicopot dari jabatannya disaat ia sedang melaksanakan tugas rapat pada 14/9/2026 bersama DPD RI. Pimpinan DPD tiba-tiba meminta rapat diskors sementara karena ada telpon dari istana untuk Purbaya. Ia segera menerima telpon dan ijin ke luar ruangan.
Hasilnya membuat geger publik. Purbaya harus meletakkan jabatannya disaat sedang menjalankan tugas negara, memaparkan surat utang pemerintah dan perencanaan anggaran pembelanjaan yang juga dihadiri oleh Bappenas.
Pencopotan yang dianggap tak wajar itu menuai kritikan publik karena masyarakat menganggap sosok Purbaya sangat dibutuhkan dalam konteks” bersih-bersih” yang harus tegak lurus dan berani dalam mengamankan uang negara. Ia sosok yang dianggap dapat menyelamatkan kebocoran-kebocoran uang negara dari maling-maling berdasi. Ia sosok yang tegas dan tak bisa diajak kompromi.
Aksi ‘koboi’ yang dianggap berani antara lain mengurangi anggaran MBG hingga tinggal 240 triliun bahkan bisa tinggal 200 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN), projek besar yang menguntungkan para pemilik modal dan menolak utang Whoosh dibayar dari APBN. Buktinya kasus korupsi kepala BGN tengah diproses di Kejagung.
Media nasional menyebut kebijakan menkeu Purbaya adalah berwarna pro-growth yang agresif menggerakkan perekonomian nasional dan banyak lagi kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan pihak yang selama ini menikmati celah kebocoran uang negara, Purbaya menutupnya, hasilnya selama 1 (satu) tahun menjabat menkeu, Purbaya dianggap berhasil, minimal tak ada kesalahan yang dilakukannya.
Namun sayang negara ini tak lagi membutuhkan orang berani jujur. Bagi Purbaya, pencopotan ini bukan hal yang merisaukan karena ia telah menduga sehingga dia tidak terkejut, prediksinya fifty-fifty. Purbaya sadar perombakan dengan mutasi-rotasi besar-besaran di tubuh kementerian keuangan terutama di kantor Ditjen pajak dan bea cukai akan memicu persoalan pencopotan dirinya.
Oleh karenanya ia siap dan publik dapat mengamati perilaku pidato super singkat saat serah terima dengan menkeu penggantinya Suahasil Nazara dan jalan-jalan bersama istrinya menikmati suasana malam kota Bandung, makan nasi Padang bersama Yudo putranya, enjoy saja dan banyak ketawa-ketiwi, malah selfi melayani penggemarnya.
Kasus Purbaya memang tak perlu terlalu lama dibahas oleh publik bahkan netizen karena menkeu yang baru sudah dilantik. Pelajaran yang diambil dari Purbaya adalah dia seorang pejabat, artinya pejabat itu siap bekerja dan siap diberhentikan kapan saja. Jika tidak menerima dengan pencopotan maka jangan menjadi pejabat. Menjadi rakyat adalah pilihan yang tepat karena status rakyat tidak akan ada yang mencopot kecuali memilih kewarganegaraan lain atau dicabut haknya sebagai warga negara tetapi tetap saja menjadi rakyat di negara lain.
Kasus yang sedang menimpa Purbaya dapat merujuk kepada peristiwa besar di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Seorang panglima perang yang telah diangkat Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid dicopot dari jabatan panglima disaat memimpin perang penaklukan wilayah Syam (Suriah) pada tahun 638 M setelah sukses memenangkan perang Yarmuk.
Khalid memimpin perang Syam dengan gagah berani, namun disaat perang berkecamuk ia menerima sepucuk surat dari khalifah Umar bin Khattab tentang pemecatan dirinya dari panglima dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kondisi saat itu tentu berpengaruh pada dirinya dan akan berbahaya jika diumumkan kepada para prajurit Islam yang tengah garang berperang. Surat pemecatan itu ia simpan hingga perang usai dan berhasil menaklukkan Syam.
Berakhirnya perang menjadi hari terakhir jabatan panglima Khalid bin Walid dan menyerahkan tampuk kemiliteran kepada penggantinya dengan damai dan mendapat apresiasi dari seluruh tentara Islam, atas dedikasi, perjuangan dan kemampuan Khalid dalam memimipin perang. Khalid bin Walid bukan berputus asa, justru ia minta ijin kepada khalifah untuk tetap berperang menjadi prajurit biasa bersama panglima yang baru Abu Ubaidah berperang menundukkan Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium).
Pencopotan menkeu Purbaya pasti memiliki sisi-sisi kebijakan presiden yang dianggap maslahat sebagaimana peristiwa pencopotan pejabat lainnya yang lumrah dilakukan presiden sebelumnya dengan hak prerogatif yang melekat. Terlepas adanya eforia dari sekelompok orang yang diuntungkan, tentu ada sisi kelam yang lain akibat pencopotan Purbaya, misal ketidakpuasan publik, sentimen pasar akibat perubahan kebijakan menkeu yang baru atau muncul fenomena lain yang tidak bisa diprediksi.
Publik nantinya dapat memantau perkembangan selanjutnya. Namun yang juga tak boleh luput dari pengamatan netizen adalah gaya slow living atau nonchalant seorang Purbaya justru membuat netizen makin penasaran dan memunculkan sikap simpati dan empati yang bisa saja berlebihan, maka tak sulit bagi Purbaya bakal dilirik oleh parpol dengan ‘tawaran’ politik tahun 2029. (*)
