Rosadi Jamani
DI SEKOLAH kita diajari etika. Jangan berkata kasar. Hormati guru. Jangan menghina teman. Kalau berbeda pendapat, sampaikan dengan sopan. Lalu anak-anak tumbuh besar dan menemukan pelajaran tambahan dari panggung kekuasaan, “Saking pintarnya jadi goblok.”
Kalian pasti ngamuk atau manas bila dikatakan goblok. Itu ucapan paling kasar di negeri ini. Tak boleh sembarangan diucapkan. Tapi, presiden kita, Prabowo sudah mengajarkannya ke publik. Ya, mau gimana lagi. Bersiap saja, saya, ente, para menteri, gubernur, walikota, bupati, siapa saja, dengan mudah dikatakan, goblok.
Kalimat itu dilontarkan Presiden Prabowo Subianto saat HUT ke-28 PAN di JICC, Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Konteks awalnya sebenarnya mulia. Indonesia harus makmur, rakyat jangan kelaparan, anak-anak jangan kekurangan gizi dan stunting agar mampu bersaing dengan bangsa lain.
Namun ketika membahas pakar mengkritik pemerintah, keluarlah jurus pamungkas, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok.” Seluruh kader PAN di ruang itu tertawa. Bahkan, serentak meyel-yelkan nama Prabowo. “Prabowo…Prabowo.” Artinya, mereka senang Prabowo menggoblokkan para pakar.
Nah, di sinilah republik kita mulai seperti kelas sekolah yang gurunya sedang cuti. Kalau murid berkata kepada temannya, “Goblok kau!” Guru, “Tidak sopan!” Kalau rakyat berkata kepada pejabat, “Goblok!” Pejabat, “Jaga etika!”
Tetapi kalau presiden mengucapkannya dari podium? Prabowo malah dieluk-elukan. Artinya, boleh menggoblokan siapapun mulai saat ini.
Wak, ini bukan lagi pelajaran PPKn. Ini sudah praktikum demokrasi bab: siapa yang punya mikrofon, dia punya kosakata.
Masalahnya bukan sekadar satu kata. Presiden tentu boleh mengkritik pakar. Pakar juga tidak selalu benar. Pemerintah pun boleh membantah kritik. Tetapi kalau argumen dibalas dengan makian, lama-lama negara berubah menjadi warung kopi semua orang merasa paling pintar.
Sepanjang 2026, publik juga menyoroti sejumlah ucapan Prabowo lainnya: “Bajingan” pada peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli; “Koruptor Bajingan” saat meresmikan bendungan di Lombok Barat 10 Juli; “Emang Gue Pikirin”; “Endasmu” di PENAS Petani Nelayan XVII Gorontalo 24 Juli; ejekan “Nye Nye Nye” saat Munas HIPMI di Bandar Lampung 10 Juni; serta “Londo Ireng” dalam Harlah ke-28 PKB 23 Juli.
Sekarang bertambah satu, goblok. Kamus politik Indonesia makin kaya. Tinggal menunggu penerbit mencetak, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Istana. Di sana mungkin ada entri baru. Goblok: kata yang dahulu dimarahi guru, kini terdengar dari podium.
Yang membuat persoalan makin serius adalah kritik Public Virtue Research Institute (PVRI). Direktur Eksekutif PVRI Muhammad Naziful Haq menilai ucapan tersebut menunjukkan sikap anti-pengetahuan. Menurutnya, kebijakan negara membutuhkan data, fakta, kajian ilmiah, serta pemimpin yang mau mendengar.
Ini poin penting. Pakar bisa salah. Tetapi cara membantah pakar seharusnya bukan dengan lomba makian. Kalau datanya salah, bantah datanya. Kalau teorinya keliru, bantah teorinya. Kalau kritiknya ngawur, tunjukkan ngawurnya. Jangan sampai otak dibalas mulut, sementara data ditinggal di parkiran.
Sebab rakyat sedang menonton. Anak-anak juga menonton. Mereka mungkin tidak memahami politik, tetapi sangat cepat memahami contoh. Hari ini presiden mengatakan “goblok” kepada pakar. Besok rakyat berkata goblok ke menteri. Lusa menteri berkata goblok ke pejabat. Pejabat berkata goblok ke rakyat. Rakyat tak mau kalah semua digoblokkan.
Akhirnya seluruh bangsa sibuk saling memanggil goblok. Demokrasi berhasil. Semua bebas bicara. Cuma satu yang bangkrut, etika. Etika Pancasila, agama, sosial, adat, dsb.
Yang paling menyedihkan bukan ketika seorang pemimpin terpeleset mengucapkan kata kasar. Yang menyedihkan, ketika masyarakat mulai menganggapnya biasa. Padahal pemimpin tidak hanya memimpin dengan kebijakan. Ia juga mengajar lewat contoh.
Itulah presiden saya, presiden ente, presiden kita. Yok, kita seruput Koptagul, wak!f (*)
#camanewak
