Sejatinya, melonjaknya nilai ekspor nikel dari hilirisasi ini sudah sering diucapkan Presiden Jokowi. Maklum, sebelum ada hilirisasi pada periode tahun 2017-2018, dalam catatan Kementerian Investasi atau BKPM nilai ekspor bijih nikel Indonesia hanya senilai US$ 3,3 miliar atau Rp50-an triliun.
"Saat sebelum dibangun industri smelter, kita mengekspor mentah bertahun-tahun. Ekspor yang hanya mentahan nikel, nilainya setiap tahun kurang lebih Rp 30 triliun. Begitu smelter dibangun ekspor kita mencapai Rp 500 triliun," kata Jokowi dalam acara Pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, disiarkan langsung lewat YouTube tvMU Channel, dikutip Sabtu (2/3/2024).
Yang terang, Jokowi menyatakan bahwa naiknya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tak hanya menguntungkan perusahaan saja akan tapi Indonesia juga mendapatkan penerimaan negara yang meningkat. Misalnya dari pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Yang untung kan perusahaan? Tidak seperti itu. Karena lompatan rupiah tadi saya katakan, kita memungut namanya pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti kita dapat, biaya ekspor kita dapat, PNPB kita dapat semuanya," jelasnya.
Apalagi jika Indonesia juga ikut andil dalam perusahaan tersebut, akan mendapat tambahan dari dividen yang besar. Dengan begitu, bukan hanya perusahaan yang diuntungkan, tapi negara juga mendapatkan penerimaan yang besar.
"Inilah yang kita dorong hilirisasi nggak hanya urusan tembaga, nikel, timah, tapi juga akan kita dorong di perkebunan, perikanan, kelautan, pertanian. Kita harus mulai hilirisasikan dengan kesempatan nilai tambah dalam negeri dan membuka kesempatan kerja yang tinggi," jelasnya.
#cnbc/bin
