Dalam kesempatan tersebut, mereka mempertanyakan penempatan sebanyak 485 guru yang dinyatakan telah Lulus Passing Grade (LPG) pada tahun 2021. Ironisnya, tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022.
“Hingga saat ini masih terdapat sisa sebanyak 486 orang guru yang belum mendapatkan penempatan,” papar Ketua FGPPNS Sumbar, Nelvi Wanrifa.
Setelah diusut, urainya, penyebab belum terakomodirnya sebanyak 486 orang guru itu dikarenakan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022. Terbitnya SE tersebut berakibat terjadinya mata pelajaran (mapel) gemuk, salah satunya lineritas ijazah ke mata pelajaran PKWU yang berasal dari ijazah Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, TIK dan mata pelajaran lineritas lainnya.
Dijelaskan juga bahwa secara keseluruhan di Provinsi Sumbar, jumlah Guru Prioritas 1 (Pertama) yang dinyatakan LPG untuk jenjang Pendidikan SMA, SMK dan SLB berjumlah 2.523 orang guru.
“Disini kami berharap kepada pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait untuk menempatkan kami yang sudah Lulus Passing Grade ini mendapatkan penempatan sesuai bidang kami,” tutur Nelvi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi mengatakan bahwa harus ada kebijakan secara tertulis dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan baru terkait penempatan para Guru Prioritas 1 tersebut.
Namun begitu, ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru yang tergabung dalam FGPPNS ini ke Kemendikbudristek sehingga secepatnya diperoleh kepastian terkait status 486 guru yang telah LPG Prioritas 1 tersebut.
“Kalau keputusan penempatan PPPK ini diserahkan semua kepada daerah, saya siap menempatkan, apalagi di Sumbar kebutuhan guru juga kurang. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya Guru PNS yang pensiun pada tahun ini, artinya banyak formasi yang kosong di tahun depan,” ungkapnya.
Mengingat keputusan berada di tangan pemerintah pusat, sambung Mahyeldi, tentunya harus ada kebijakan pasti dari pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Bertolak dari fakta bahwa masih tersisa sebanyak 486 guru LPG Prioritas 1 di Sumbar yang belum dapat penempatan, guna mengakomudirnya diharapkan pemerintah pusat dapat membuka kuota formasi sebesar-besarnya untuk Provinsi Sumbar.
Saat audiensi berlangsung, Gubernur Sumbar didampingi oleh Kepala Bidang GTK, Dinas Pendidikan Sumbar, Suindra, Kasubbid Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah, Ronny. Sementara dari FGPPNS sumbar, turut hadir Irsal Bin Salini Sali selaku Penasehat.
Di akhir audiensi, gubernur mengatakan bahwa Pemprov Sumbar sangat terbuka lebar dalam membantu hak-hak para guru. Jika ada yang ingin berdiskusi dengan gubernur, ia menyatakan bisa menemuinya kapan saja.
“Jika Bapak/Ibu ingin berdiskusi bisa langsung temui saya. Setiap Subuh saya ada di musala Istana Gubernuran. Bapak/Ibu bebas temui saya kapanpun jika ada hal-hal yang ingin disampaikan,” tutup politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang identik dengan sosok rambut dan janggut serba putih tersebut.
#rel/ede
