Permintaan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komite IV DPD dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Haji Uma, demikian sang senator akrab disapa, mengakui memang ada aturan terkait usaha mikro, kecil dan menengah, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Begitu juga dengan pelaku UMKM, ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
"Tapi aturan yang ada belum mampu memberi perlindungan bagi mereka," ungkap Haji Uma.
Dia menyebutkan banyak kasus yang terjadi sebagai indikasi lemahnya perlindungan bagi mereka, seperti laporan seorang agen BRILink di Aceh yang rekeningnya diblokir Badan Narkoba Nasional (BNN) atas dugaan pencucian uang.
Namun setelah beberapa kali BNN melakukan penyidikan, tidak ditemukan bukti yang cukup ataupun nihil.
Bahkan BNN meminta yang bersangkutan untuk mengirim surat ke BNN pembukaan pemblokiran rekening.
Namun setelah beberapa kali disurati, tidak ada tindak lanjut.
"Masalah tersebut berlarut sejak 2021 dan tentu sangat merugikan konsumen terkait. Selain menunjukkan mudahnya pihak ketiga mengintervensi perbankan dan nasabah tanpa koordinasi dengan OJK," beber anggota Komite IV DPD itu.
Karena itu, menurutnya perlindungan bagi nasabah dan pelaku UMKM perlu dioptimalkan agar preseden seperti itu tidak berulang.
Dia berharap agar pemerintah pusat memahami kondisi tersebut dan Aceh butuh dukungan semua pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, LPS, dan OJK.
"Pemerintah juga harus serius dan maksimal untuk pembinaan, pendampingan serta perlindungan UMKM. Selama ini upaya tersebut masih sangat lemah," ungkap Haji Uma.
#jpnn/bin
