JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan terkait pernyataan  Agus Rahardjo yang belakangan bikin heboh, dimana mantan Ketua KPK itu menyebut ia diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Puan mengatakan akan mempertimbangkan menggunakan hak interpelasi DPR RI untuk meminta keterangan pemerintah terkait ungkapan Agus Rahardjo.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Terindikasi Intervensi Kasus Korupsi E-KTP, YLBHI Minta Diselidiki Serius!

“Akan ada wacana atau keinginan anggota untuk melakukan hak (interpelasi) itu, kami akan mencermati hal itu. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu dapat berjalan dengan baik dan benar,” ujar Puan saat jumpa pers di Gedung DPR, Selasa (5/12/2023).

Namun demikian, Puan kemudian mengatakan pihaknya mengutamakan proses hukum atas kasus korupsi e-KTP tersebut.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko juga buka suara mengenai pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus korupsi E-KTP. Ia mengendus adanya motif di balik pernyataan itu.

"Saya melihat ada motif tertentu setidaknya ada motif politik," kata Moeldoko, dalam keterangan resmi, Selasa (5/12/2023).

Pada satu stasiun televisi swasta, Agus Rahardjo menyebut Jokowi di tahun 2017 lalu meminta KPK menghentikan kasus korupsi E-KTP. Namun hal ini juga telah dibantah oleh Jokowi yang menyampaikan Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada.

Moeldoko justru mempertanyakan kenapa kasus tersebut dipersoalkan kembali sekarang.

BACA JUGA: Prabowo Ungkap Menteri "Neolib' di Kabinet, Airlangga Justru Kaitkan dengan Pernyataan Jokowi ...

"Kita tahu persoalan ini dimulai tahun 2017 kenapa baru sekarang dan saat situasi negara sedang menghadapi situasi perpolitikan dalam negeri yang cukup meningkat," ungkapnya.

Selanjutnya, Moeldoko juga menyampaikan bahwa objek dan subjek hukum dalam kasus tersebut sudah jelas. Dimana saat ini, Setya Novanto sudah ditetapkan hukuman penjara selama 15 tahun atas kasus korupsi e-KTP.

"Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam penegakan persoalan korupsi sangat clear dan jelas, tidak pernah pandang bulu dan sangat tegas," pungkasnya.

Sehingga ia mengimbau kepada masyarakat untuk melihat isu dan situasi ini secara bijak dan cerdas.

#kpc/cnbc/bin







 
Top