// Presiden Prabowo dengan wajah penuh keyakinan menyatakan: orang Indonesia adalah bangsa paling bahagia di dunia. Konon, rujukannya riset Harvard University.
Mendengarnya, rakyat yang sedang antre gas melon, cicilan nunggak dan saldo rekening sekarat, spontan bertanya lirih: bahagia yang mana, Pak?
Mungkin benar. Mungkin kita memang bangsa paling bahagia—asal definisi bahagia adalah kemampuan tertawa di tengah kesulitan, bercanda saat dompet kosong, dan tetap tersenyum meski masa depan buram. Kalau begitu, Harvard tak salah. Yang salah mungkin realitas.
Sebab di saat yang sama, beredar pula laporan dan diskursus global yang menyebut kondisi ekonomi rakyat Indonesia kian menyedihkan. Ketimpangan melebar, kelas menengah menyusut dan daya beli terjun bebas.
Ada pula narasi yang menyebut Indonesia masuk jajaran negara dengan rakyat termiskin secara purchasing power—sebuah klaim yang entah bagaimana terus muncul, berulang, dan tak pernah dibantah dengan data yang meyakinkan. Bahkan Bank Dunia menyebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia, terbanyak kedua di dunia setelah Zimbabwe. Wow!
Jadi kita ini apa? Paling bahagia atau paling menderita?
Jawabannya mungkin sederhana: kita bahagia karena sudah terlalu lama dipaksa berdamai dengan kemiskinan.
Korupsi yang tak lagi sembunyi-sembunyi adalah kuncinya. Bukan korupsi recehan, tapi korupsi berjamaah, sistemik dan nyaris banal.
Angka-angkanya triliunan, pelakunya berdasi dan hukum sering kali hanya jadi figuran. Ironisnya, bangsa ini tetap disuruh tersenyum.
Presiden sebelumnya, Joko Widodo, bahkan sempat dipromosikan oleh OCCRP—lembaga jurnalisme investigatif internasional—sebagai salah satu presiden terkorup di dunia (setidaknya dalam konteks sorotan publik global).
Pemerintah membantah. Pendukung marah. Tapi publik bertanya: kalau tidak korup, mengapa kekayaan segelintir elite tumbuh eksponensial, sementara rakyat makin akrab dengan pinjol?
Di sinilah letak kejeniusan narasi “Indonesia Paling Bahagia”.
Ia bekerja seperti obat penenang. Tak menyembuhkan, tapi membuat lupa rasa sakit.
Bahagia versi ini tidak membutuhkan lapangan kerja. Tak perlu harga pangan stabil. Tak mensyaratkan pendidikan bermutu atau layanan kesehatan yang adil.
Rakyat boleh miskin, asal tersenyum. Rakyat boleh lapar, asal nasionalis. Rakyat boleh sengsara, asal bangga.
Maka jangan heran jika statistik kebahagiaan dan statistik kemiskinan bisa berdiri berdampingan tanpa rasa bersalah. Di Indonesia, kontradiksi bukan masalah—ia sudah menjadi budaya.
Yang lebih menyedihkan, kemiskinan ini bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena dirampok secara struktural. Pajak dikumpulkan, tapi bocor.
Sumber daya dieksploitasi, tapi hasilnya tak kembali. Demokrasi berjalan, tapi oligarki yang menang.
Namun sekali lagi, semua itu bisa ditutup dengan satu kalimat sakti: “Rakyat kita bahagia.”
Mungkin benar. Bahagia karena belum meledak. Bahagia karena masih sabar. Bahagia karena belum putus asa sepenuhnya.
Tapi sejarah mengajarkan satu hal: kesabaran rakyat ada batasnya. Dan ketika kebahagiaan semu ini runtuh, yang tersisa bukan senyum—melainkan pertanyaan besar: siapa yang selama ini menikmati bahagia itu sebenarnya?
Indonesia mungkin bisa terus mengklaim diri sebagai bangsa paling bahagia. Tapi jika kemiskinan dibiarkan dan korupsi dirayakan, maka kebahagiaan itu bukan cermin kemajuan— melainkan tanda betapa rendahnya standar keadilan kita. (*)
Bahagia Indonesia Ironi
