Syaefudin Simon | Kolumnis Satupena Jakarta


// Pemerintah kembali menepuk dada. Indonesia, kata para pejabat, adalah salah satu negara dengan rakyat paling bahagia di dunia.

Entah survei apa yang dipakai, entah definisi bahagia versi siapa. Yang jelas, kebahagiaan itu tampaknya tidak mampir ke dapur rakyat yang panci nasinya kian sering kosong.

Di berbagai daerah, kasus bunuh diri karena himpitan ekonomi muncul seperti bisik-bisik yang enggan didengar negara. Orang mengakhiri hidup bukan karena patah hati, melainkan karena tak punya uang membeli makanan.

Ini bukan metafora, melainkan laporan polisi. Di negeri yang katanya bahagia, lapar telah menjadi tragedi personal, bukan lagi urusan publik.

Pengangguran terus bertambah. Anak muda berijazah menunggu kerja seperti menunggu hujan di musim kemarau. Pabrik merumahkan buruh, sektor informal tercekik, sementara lapangan kerja baru lebih sering hadir dalam bentuk jargon ketimbang realitas.

Negara sibuk merayakan angka pertumbuhan, rakyat sibuk menghitung utang di warung. Pasar-pasar desa yang dulu riuh kini sunyi. Lapak kosong, pembeli jarang, pedagang menatap waktu dengan pasrah.

Daya beli rontok pelan-pelan, seperti daun kering jatuh satu per satu. Ini bukan akibat rakyat malas, melainkan karena uang memang tidak beredar. Ekonomi desa dibiarkan kurus, sementara pidato pembangunan terdengar gemuk dan berlemak.

Di tengah situasi itu, negara menggelontorkan anggaran jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Niatnya mulia di atas kertas, tapi dampaknya membuat negara makin miskin akal sehat. Anggaran pendidikan disunat demi memberi makan, seolah sekolah dan gizi harus dipertentangkan.

Guru kekurangan fasilitas, sekolah reyot dibiarkan, tapi dapur proyek berdiri megah. Anak-anak diberi nasi hari ini, tapi masa depan mereka dipreteli pelan-pelan.

Lebih ironis lagi, MBG dijadikan etalase politik.

Program sosial berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Siapa berani mengkritik, siap dicap tak peduli rakyat. Padahal, kritik justru lahir dari kepedulian: apakah negara ingin mencetak generasi cerdas atau sekadar generasi kenyang sesaat?

Lalu datanglah klaim paling menggelikan: Indonesia adalah negara yang rakyatnya paling bahagia. Klaim ini diucapkan dengan senyum lebar, di forum resmi, disertai tepuk tangan.

Pertanyaannya sederhana: legitimasi apa yang membuat penguasa berani menepuk dada seperti itu? Apakah ratusan orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan alasan sumir termasuk indikator kebahagiaan?

Penangkapan demi penangkapan terjadi atas nama ketertiban, stabilitas, dan pasal karet. Kritik disempitkan, suara dibungkam, protes disulap menjadi ancaman.

Rupanya, versi bahagia negara adalah rakyat yang diam. Bahagia adalah ketika tidak banyak bertanya. Bahagia adalah ketika takut bersuara.

Jika demikian, memang masuk akal bila indeks kebahagiaan naik. Rakyat yang tertekan tak sempat mengeluh. Rakyat yang lapar tak punya energi untuk marah. Rakyat yang takut penjara memilih tersenyum palsu. Negara pun puas, karena grafik terlihat indah, meski kenyataan berantakan.

Maka, selamat kepada Indonesia: negara paling bahagia versi penguasa. Di lain pihak kita ikut bela sungkawa karena kematian sia-sia terjadi di mana-mana. Negara paling bahagia tak pernah hadir di rumah fakir miskin yang nelangsa, yang lapar dan dahaga.

Kita melihat di balik senyum statistik, ada pasar desa yang mati, anak muda menganggur, anggaran pendidikan dipangkas, dan nyawa-nyawa yang hilang karena lapar. Kebahagiaan semacam ini memang luar biasa —luar biasa menyakitkan! Tapi negeri bedebah melihat ini dengan mata sungsang. Penderitaan dianggap kebahagiaan! (*)



 
Top