PADANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Barat (GMNI Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumbar, Senin (8/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang diduga telah menimbulkan kerusakan lingkungan sejumlah wilayah di provinsi yang digubernuri kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahyeldi Ansharullah ini.
Dalam aksi yang berlangsung sejak sore hingga menjelang malam, para mahasiswa membawa aneka spanduk dan poster berisi tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas aktor intelektual, pemodal, maupun pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang ilegal.
Meski cuaca gerimis menyelimuti Kota Padang, semangat para mahasiswa tidak surut. Mereka tetap bertahan menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pihak kepolisian. Aksi kemudian dilanjutkan dengan dialog terbuka yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol. Solihin.
Ketua DPD GMNI Sumatera Barat, Fikri, mengatakan bahwa aksi tersebut lahir dari keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang dinilai semakin terancam akibat aktivitas pertambangan tanpa izin yang terjadi di berbagai daerah.
Menurutnya, persoalan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada kerusakan alam, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya langkah tegas dan transparan dari aparat penegak hukum untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat.
"Kami hadir di sini untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Harus ada penegakan hukum yang serius dan menyentuh pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut," ujar Fikri dalam orasinya.
GMNI menilai masyarakat berhak mengetahui siapa saja pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik pertambangan ilegal. Mereka meminta aparat tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana maupun pengendali aktivitas tersebut.
"Kami meminta keterbukaan kepada publik. Jika memang ada cukong atau investor yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal, maka harus diungkap secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi," tegasnya.
Selain itu, GMNI juga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Menurut mereka, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Mahasiswa berharap setiap perkembangan penanganan kasus tambang ilegal dapat disampaikan secara berkala kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi maupun asumsi yang dapat memperkeruh situasi.
"Kami meminta agar siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Publik membutuhkan informasi yang jelas sehingga proses penegakan hukum dapat diawasi bersama," lanjut Fikri.
Dalam kesempatan tersebut, GMNI juga menyampaikan kekecewaan karena Kapolda Sumatera Barat tidak dapat hadir secara langsung untuk menemui massa aksi. Oleh sebab itu, mereka belum menyerahkan dokumen tuntutan resmi dan menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut yang memadai.
Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol. Solihin menegaskan bahwa Polda Sumbar berkomitmen memberantas aktivitas tambang ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa upaya penertiban dan penindakan terhadap tambang ilegal terus dilakukan secara berkelanjutan oleh jajaran kepolisian. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan, termasuk luasnya wilayah pengawasan serta mobilitas para pelaku yang sering berpindah lokasi untuk menghindari penindakan.
"Penindakan terhadap tambang ilegal terus dilakukan. Wilayah yang harus diawasi cukup luas dan para pelaku sering berpindah-pindah lokasi. Namun demikian, kami tetap berupaya maksimal untuk melakukan penegakan hukum," ujar Solihin.
Wakapolda juga mengajak mahasiswa untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat memahami berbagai tantangan yang dihadapi aparat dalam upaya memberantas aktivitas pertambangan ilegal.
Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan tersebut.
Terkait adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang membekingi atau melindungi aktivitas tambang ilegal, Solihin menegaskan bahwa Kapolda Sumatera Barat telah berkomitmen untuk menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan yang muncul harus didukung dengan fakta dan alat bukti yang cukup agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kapolda sudah menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum. Tidak ada perlindungan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Semua harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif," katanya.
Selain menyoroti aspek penegakan hukum, GMNI juga mengingatkan pemerintah daerah agar memikirkan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor pertambangan.
Menurut mahasiswa, penutupan tambang ilegal memang harus dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu menghadirkan alternatif lapangan pekerjaan agar masyarakat terdampak tidak kehilangan sumber penghasilan.
"Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pemerintah juga harus hadir memberikan solusi ekonomi. Jika tambang ilegal ditutup, maka perlu ada program pemberdayaan dan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat yang terdampak," ujar Fikri.
Dialog antara mahasiswa dan jajaran Polda Sumbar berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Seluruh aspirasi yang disampaikan diterima oleh pihak kepolisian untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Aksi yang berakhir sekitar pukul 18.00 WIB tersebut berlangsung tertib, aman, dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Mahasiswa berharap tuntutan yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Sumatera Barat.
#rel/bin
