MENAKHODAI institusi kepolisian nasional, merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat kabinet, serta mewakili negara di panggung diplomasi internasional membutuhkan sosok dengan kapasitas intelektual kelas atas dan visi kepemimpinan yang jauh melompati zaman.
Ketika kepolisian modern dituntut untuk bertransformasi dari sekadar alat kekuasaan menjadi pengayom masyarakat yang ilmiah, profesional, dan humanis, sejarah menunjuk seorang putra terbaik Sumatra Barat untuk menjadi arsitek utamanya. Karakter pemimpin yang cerdas, berwawasan global, berwibawa, serta mendedikasikan seluruh hidupnya untuk dunia pendidikan inilah yang melekat kuat pada diri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A., Ph.D.
Lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 26 September 1927, Awaloedin Djamin tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan Minangkabau yang terpandang. Dari garis ayah, ia merupakan cucu dari Soetan Basri, anak Marah Oejoeb gelar Marah Maharadja Besar yang tercatat dalam sejarah sebagai Regent (Bupati) Padang terakhir.
Ibunya adalah Zulhidjah, putri seorang demang bernama Iljas Bagindo Saripado. Tumbuh besar dengan nilai-nilai luhur dan filosofi adat Minangkabau, ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah pertama di kota kelahirannya, Padang, sebelum akhirnya menempuh pendidikan sekolah menengah atas di Bukittinggi. Akar budaya Minang yang kuat inilah yang membentuk karakternya menjadi pribadi yang kritis, taktis, dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan.
Awal kariernya di dunia publik dimulai setelah sempat mencicipi bangku Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1949. Panggilan jiwa untuk menegakkan hukum membawanya masuk menjadi prajurit polisi dan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) hingga lulus pada tahun 1955.
Jiwa kepemimpinan dan sosialnya yang tinggi juga terbukti ketika ia turut membidani lahirnya Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA) pada tahun 1955 sebagai wadah intelektual muda. Titik awal karier kedinasannya dimulai dari bawah saat ditempatkan di Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara, hingga dipercaya menjadi Kepala Seksi Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara pada tahun 1958.
Kapasitas intelektualnya yang luar biasa membuat negara mengirimnya untuk memperdalam studi ke Amerika Serikat. Ia sukses meraih gelar Master of Public Administration (M.P.A.) dari University of Pittsburgh dan puncaknya menggondol gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang penegakan hukum dan administrasi dari University of Southern California pada tahun 1962. Pencapaian ini menjadikannya salah satu perwira polisi pertama di Indonesia yang menyandang gelar doktor akademik berkelas internasional.
Sepulang ke tanah air, kepakaran akademisnya langsung didedikasikan sebagai Lektor Luar Biasa PTIK pada tahun 1964. Karier beliau kemudian melesat melintasi batas-batas struktural kepolisian. Ia dipercaya menjadi Anggota DPRGR (1964–1966) dan puncaknya, di usia yang masih sangat muda, diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera pada tahun 1966.
Pengabdiannya berlanjut di era administrasi modern dengan menjabat sebagai Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke-4 pada periode 1970–1976, sebelum akhirnya dikirim ke Eropa sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Jerman Barat (1976–1978).
Puncak pengabdian tertingginya di korps baju cokelat terjadi pada 26 September 1978, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-51, ketika Presiden Soeharto melantiknya menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-8. Selama empat tahun masa kepemimpinannya hingga tahun 1982, ia melakukan perombakan besar-besaran untuk mewujudkan Polri yang dinamis dan profesional.
Salah satu warisan emas kepemimpinannya adalah peran aktif Polri dalam menyusun dan mengawal lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981. KUHAP baru hasil karya murni bangsa Indonesia ini menggantikan Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR) produk kolonial Belanda yang dinilai usang dan kurang manusiawi, memberikan perlindungan hak asasi manusia yang jauh lebih baik bagi warga negara.
Tidak hanya itu, menyadari keterbatasan personel Polri dalam menjaga keamanan lingkungan, ia memprakarsai pembentukan Satuan Pengamanan (Satpam) pada 30 Desember 1980. Langkah visioner ini membuat beliau dinobatkan dan dikenang selamanya sebagai "Bapak Satpam Indonesia".
Bagi Awaloedin Djamin, pensiun dari kedinasan aktif bukan berarti berhenti mengabdi. Kecintaannya yang mendalam pada dunia pendidikan dan institusi Polri membuatnya membuat keputusan yang tidak biasa: ia bersedia turun memimpin kembali kampus tempatnya bernaung dulu dengan menjabat sebagai Dekan PTIK pada tahun 1986. Ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), serta mengabdi sebagai Rektor Universitas Pancasila selama lebih dari satu dekade (1983–1995).
Setelah mengabdikan seluruh sisa umurnya untuk kemajuan bangsa, hukum, dan pendidikan, tokoh teladan ini mengembuskan napas terakhirnya pada usia 91 tahun pada 31 Januari 2019 di Jakarta. Ia dilepas dengan penghormatan kenegaraan tertinggi dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
Perjalanan hidup Jenderal Awaloedin Djamin mewariskan pesan mendalam bagi generasi penerus: bahwa esensi dari seorang bhayangkara sejati adalah kombinasi kokoh antara ketajaman intelektual, integritas moral, dan keberanian melakukan reformasi hukum demi kemanusiaan dan kemajuan bangsa.
#wkp/ede
