PEKANBARU -- Tim Pembahasan Ranperda Tanah Ulayat DPRD Sumbar bersama dengan Kepala OPD Pemprov Sumbar mengadakan studi banding guna menyerap masukan dan memperkaya bahan pembahasan ke Pekanbaru, Provinsi Riau pada Senin (16/1/2023) kemarin. 

Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau ini dipandu pimpinan rombongan Desrio Putra, ST dan Kepala DLHK Riau, Mamun Murod. 

Tim Pembahasan Ranperda Tanah Ulayat DPRD Sumbar disamping Desrio Putra, terdiri dari Rafdinal, SH., Sawal, SH., Maigus Nasir, S.Pd., Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd., H. Irzal Ilyas Dt. Lauik Basa, MM., Ir. Hendra Irwan Rahim, HM. Syafril Huda dan Leli Arni, S.Pd. Tim ini dikoordinatori Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Suwirpen Suib, S.Sos.

Pendamping dari Pemprov Sumbar adalah Asisten 1 Devi Kurnia, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Amasrul, SH., Kabiro Hukum Ezedin Zein, SH., Kabiro Pemerintahan Doni Rahmat Samulo, Kadis Perkimtan Rifda, Kabid Kehutanan Tito, Kabid Bina Marga Eko dan Tenaga Ahli DPRD Prof Dr. Kurnia Warman.

Menurut Kadis PMD Sumbar Amasrul, rangkaian studi banding ini adalah kegiatan dari Tim Pembahasan Ranperda Tanah Ulayat DPRD Sumbar, bertujuan mencari masukan-masukan dan perbandingan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau, termasuk diskusi dengan Datuk dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

"Kita dari OPD Pemprov mendampingi Tim DPRD Sumbar. Apalagi Dinas PMD sangat terkait dengan pembahasan Ranperda Tanah Ulayat ini karena menyangkut nagari dan masyarakat adat. Kedua bidang itu pembinaannya selama ini berada di Dinas PMD," kata Amasrul. 

Studi banding menurutnya sangat bermanfaat bagi kesempurnaan Ranperda Tanah Ulayat. Sebelumnya juga telah dilakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Agam dan juga telah dilakukan seminar di DPRD Sumbar yang mengundang pakar serta stakeholder yang terdiri dari LKAAM dan Bakor KAN se Sumatera Barat. 

#adv/ede





 
Top