Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah telah menyalurkan bantuan dari APBN kepada 52 kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp4 miliar, serta kepada tiga pemerintah provinsi terdampak sebesar Rp3 miliar.
“Alokasi bantuan untuk pemerintah daerah sudah disampaikan dan disalurkan dari APBN,” kata Suahasil, Selasa (16/12/2025).
Selain bantuan langsung, Kemenkeu akan menyederhanakan persyaratan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah terdampak, khususnya selama masa tanggap darurat bencana.
Bagi daerah yang memiliki pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pemerintah akan melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan infrastruktur.
“Jika infrastrukturnya masih bisa digunakan, akan dipertimbangkan restrukturisasi. Jika rusak total akibat banjir atau longsor, akan dicari skema simplifikasi hingga pemutihan pinjaman dengan tata kelola yang baik,” ujar Suahasil.
Kemenkeu juga mulai menyiapkan anggaran tahun 2026 untuk rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana. Prioritas diarahkan pada program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan, Inpres Irigasi, dan Inpres Kawasan.
“Kami akan mengorkestrasikan agar pembangunan kembali infrastruktur di daerah bencana menjadi prioritas,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang memastikan TKD Tahun Anggaran 2026 untuk daerah terdampak bencana tidak mengalami pemotongan, termasuk bagi Sumbar.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas kebijakan tersebut.
“Keputusan ini menjadi penopang penting bagi daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik dan mempercepat pemulihan pascabencana,” kata Mahyeldi di Padang, Rabu (17/12/2025).
Mahyeldi merasa senang dan ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tekanan anggaran akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November lalu.
#pdk/son
