INDONESIA sering kali terjebak dalam romantisme “Ratu Adil”. Kita mendewakan figur, berharap pada satu sosok pemimpin kuat untuk menyelamatkan bangsa. Namun, sejarah membuktikan bahwa figur—sekuat apa pun—bisa tergoda, bisa melemah, dan pasti akan pergi.
Satu-satunya warisan yang bisa menjamin negara ini tetap berdiri tegak, bukan berlutut di kaki segelintir orang kaya (oligarki) atau digerogoti tikus berdasi, adalah sistem.
Membangun sistem yang kokoh bukan sekadar urusan administrasi; ini adalah pertahanan terakhir kedaulatan rakyat. Berikut adalah bedah analisis mengapa sistem adalah musuh terbesar bagi oligarki dan koruptor.
Sistem sebagai “Kryptonite” bagi Oligarki
Oligarki bekerja dengan cara memanipulasi celah. Mereka tidak butuh jabatan publik; mereka hanya butuh akses untuk menyetir kebijakan demi keuntungan bisnis mereka.
Ketika sebuah negara tidak memiliki sistem yang baku—di mana aturan bisa ditekuk dengan telepon tengah malam atau lobi di ruang tertutup—maka negara itu sejatinya telah tergadai.
Peniadaan “Personalisasi Kekuasaan”: Sistem yang kuat membuat hukum bekerja secara otomatis, tidak peduli siapa yang berkuasa atau siapa kawan penguasa. Dalam sistem yang mapan, kekayaan triliunan rupiah tidak bisa membeli imunitas hukum atau membelokkan undang-undang.
Transparansi Kebijakan: Sistem mewajibkan setiap keputusan politik memiliki jejak audit yang jelas. Oligarki takut pada transparansi. Mereka tumbuh subur di ruang gelap. Sistem menyalakan lampu sorot di setiap sudut pengambilan keputusan, membuat “tangan-tangan tak terlihat” sulit bergerak.
Menambal Jalan Tikus: Korupsi Bukan Soal Moral, Tapi Kesempatan
Kita sering berteriak tentang “revolusi mental”, namun lupa bahwa korupsi sering kali terjadi bukan karena pelakunya jahat semata, melainkan karena sistemnya memungkinkan.
Membangun sistem berarti melakukan “penambalan jalan” secara sistematis terhadap kebocoran anggaran:
Menghapus Diskresi Manusia: Korupsi (suap/pungli) terjadi ketika ada pertemuan fisik dan kewenangan subjektif petugas. Digitalisasi sistem (e-budgeting, e-procurement, tilang elektronik) memaksa proses berjalan tanpa tatap muka. Ketika komputer yang bekerja, tidak ada ruang untuk negosiasi “uang damai”.
Kesimpulan: Negara Kuat Bukan Karena Orang Kuat
Negara maju tidak dipimpin oleh “Superman”, tapi dijalankan oleh sistem yang super.
Jika kita ingin Indonesia berhenti menjadi sapi perah bagi para oligarki dan berhenti menjadi lumbung harta bagi koruptor, kita harus berhenti berharap pada kebaikan hati pemimpin. Kita harus menuntut pembangunan sistem yang kejam terhadap penyimpangan, namun adil bagi rakyat.
Sistem adalah pagar. Tanpa pagar yang kuat, rumah semewah apa pun (negara) hanya menunggu waktu untuk dijarah maling (koruptor) atau diambil alih paksa oleh tetangga yang serakah (oligarki). (*)
