1.
Uang di Panggung, Rakyat di Belakang Layar
Uang ditumpuk rapi
di halaman kejaksaan.
Enam koma enam triliun rupiah
dipamerkan seperti piala.
Kamera menyala.
Pidato dimulai.
Presiden bicara tentang keberpihakan,
tentang negara yang hadir,
tentang rakyat yang dilindungi.
Tapi rakyat hanya penonton.
Yang ditampilkan adalah uang,
bukan kebenaran.
Yang disorot adalah angka,
bukan asal-usulnya.
Enam koma enam triliun
bukan satu cerita.
Ia dikemas,
disatukan,
lalu dijual sebagai dongeng
tentang negara yang tegas
melawan kejahatan.
Di sinilah sandiwara dimulai.
2.
Membelah Angka, Membuka Kebohongan
Empat koma dua triliun
datang dari gula dan CPO.
Korupsi impor.
Luka lama.
Tak ada kait
dengan hutan yang gundul
dan sungai yang meluap.
Hanya dua koma tiga triliun
yang berhubungan
dengan bencana Sumatra.
Dua koma tiga
untuk tanah yang runtuh,
air yang membunuh,
dan ribuan nyawa
yang tak sempat berteriak.
Angka itu kecil.
Terlalu kecil
untuk bencana sebesar ini.
Namun di podium,
semuanya dilebur,
disamakan,
disebut sebagai kemenangan negara.
Padahal itu manipulasi cerita.
3.
Tanpa Borgol, Tanpa Nama
Tak ada satu pun
baju oranye.
Tak ada tersangka
dipamerkan.
Karena ini bukan pidana,
kata negara.
Ini hanya administrasi.
Dua puluh perusahaan sawit.
Satu perusahaan tambang.
Melanggar hukum.
Merusak hutan.
Datang,
menyetor uang,
lalu pulang.
Siapa pemiliknya?
Negara menjawab pelan:
rahasia.
Nama-nama itu
lebih dilindungi
daripada nyawa rakyat.
Di republik ini,
uang bisa menebus segalanya,
asal cukup besar
dan disetor tepat waktu.
4.
Administrasi yang Memutihkan Kejahatan
Dua koma tiga triliun
dibayar sebagai denda.
Sebagai pengganti kerugian.
Sebagai tiket kebebasan.
Izin diputihkan.
Konsesi berlanjut.
Bisnis tetap berjalan.
Sementara yang rusak:
1.200 kilometer jalan nasional.
31 jembatan nasional.
127 sungai.
975 sekolah.
174 ribu rumah warga.
1.559 nyawa hilang.
129 tak pernah kembali.
Ini bukan kerugian administrasi.
Ini tragedi kemanusiaan.
Tapi negara
menghitungnya
seperti laporan keuangan.
5.
APBN Bocor, Bantuan Ditolak
Negara berkata:
kami mampu.
Bantuan internasional ditolak.
Dengan alasan harga diri.
Padahal APBN
sudah megap-megap.
Defisit ratusan triliun.
Belanja lebih besar
dari penerimaan.
Jika benar mampu,
mengapa rakyat
mengibarkan bendera putih?
Mengapa tanggap darurat
tak kunjung berakhir?
Mengapa pemulihan
hanya janji
di balik mikrofon?
6.
Takut Investigasi, Takut Terbongkar
Bantuan asing ditolak
bukan karena mampu,
melainkan karena takut.
Takut jika investigasi masuk.
Takut jika dunia bertanya.
Siapa merambah hutan?
Siapa membiarkan?
Siapa menikmati.
Karena jika kebenaran dibuka,
konflik kepentingan ikut terbuka.
Dan mungkin,
kekuasaan
tak sepenuhnya bersih.
7.
Rakyat Ditinggal, Korporasi Dirangkul
Korporasi tersenyum.
Ongkang-ongkang kaki.
Mereka sudah bayar.
Murah.
Sangat murah.
Negara merangkul mereka,
sementara rakyat
dibiarkan berjuang sendiri.
Ekonomi lumpuh.
Hidup patah.
Di Aceh,
tanggap darurat diperpanjang.
Bencana belum selesai.
Tapi perhatian negara
sudah habis.
Negara Bertekuk Lutut
Inilah wajah kekuasaan
yang telanjang.
Negara bertekuk lutut
di hadapan korporasi.
Uang dijadikan panggung.
Pidato dijadikan tirai.
Rakyat dijadikan latar.
Sandiwara dimainkan
atas nama keadilan.
Padahal yang dilindungi
adalah mafia ekonomi,
rent seeking,
dan kekuasaan
yang takut pada kebenaran.
Hentikan sandiwara ini.
Penderitaan rakyat
bukan bahan pencitraan.
Nyawa manusia
bukan properti politik.
Sejarah akan mencatat:
siapa berdiri bersama korban,
dan siapa berdiri
di sisi pelaku. (*)
Padang, 30 Desember 2025
