Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel yang selama ini beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin sesuai ketentuan.
“Total denda administratif yang telah ditagih Satgas PKH mencapai Rp2,34 triliun,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Selain memperkuat kas negara, penertiban tersebut juga berdampak pada penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan. Hingga akhir 2025, Satgas PKH mencatat sekitar 4 juta hektare kawasan hutan telah kembali ke penguasaan negara. Pada tahap kelima, pemerintah akan menyerahkan kembali 896.969 hektare lahan kepada kementerian dan lembaga terkait, yang seluruhnya merupakan area perkebunan kelapa sawit.
Burhanuddin menambahkan, untuk kawasan hutan konservasi, pengelolaannya akan dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan guna dilakukan pemulihan ekosistem. Luasan hutan konservasi yang masuk dalam skema pemulihan tersebut mencapai 688.427 hektare dan tersebar di sembilan provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Kejaksaan Agung juga menyerahkan total dana sebesar Rp6,625 triliun kepada negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Burhanuddin menjelaskan, angka tersebut tidak hanya berasal dari denda administratif Satgas PKH, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa sumber penerimaan negara.
“Uang yang diserahkan ini merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2,34 triliun, serta penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi dan kejahatan kehutanan oleh Kejaksaan RI,” jelas Burhanuddin.
#sin/bin
