SETIAP kali bencana alam datang—banjir, longsor, gempa—kita kerap menyaksikan kehadiran relawan kemanusiaan: organisasi sosial, komunitas lintas iman, mahasiswa, hingga warga biasa yang bergerak spontan. Namun satu kelompok nyaris selalu absen dari lokasi-lokasi itu: relawan politik presiden.
Dalam konteks Indonesia, pertanyaan itu kerap mengarah pada satu nama: relawan Jokowi. Ke mana mereka ketika bencana datang?
Jawabannya mungkin sederhana, tapi getir: karena mereka bukan relawan kemanusiaan. Mereka adalah relawan kekuasaan.
Relawan kemanusiaan bergerak karena empati. Mereka hadir saat kamera mati, bekerja tanpa pamrih, dan menghilang ketika tugas selesai. Relawan politik berbeda. Mereka lahir dari kontestasi, hidup dari konflik, dan bertahan selama ada kekuasaan yang bisa direbut atau dipertahankan. Karena itu, medan gerak mereka bukan lokasi bencana, melainkan ruang politik—media sosial, acara deklarasi, panggung dukungan, dan narasi pembelahan.
Fenomena ini bukan hanya khas Indonesia. Di Filipina, relawan Rodrigo Duterte juga dikenal sangat militan, agresif, dan penuh intimidasi. Mereka bukan sekadar pendukung, melainkan pasukan sipil yang membenarkan kekerasan negara atas nama stabilitas.
Di Thailand, Thaksin Shinawatra juga memelihara jejaring relawan politik yang membuat polarisasi sosial makin dalam, bahkan memicu konflik berkepanjangan antara “kaos merah” dan “kaos kuning”. Di mana pun, relawan kekuasaan hampir selalu berujung pada kekacauan sosial, bukan solidaritas.
Di Indonesia, relawan Jokowi menunjukkan pola yang serupa. Mereka sangat aktif dalam kontestasi elektoral, namun nyaris tak terlihat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Hal ini menegaskan tesis bahwa relawan tersebut dibentuk bukan untuk kepentingan publik secara luas, melainkan untuk kepentingan kekuasaan yang spesifik dan personal.
Pengamat politik Eep Saifullah Fatah pernah menyatakan bahwa Joko Widodo secara sadar memelihara relawan bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Relawan itu tidak dibubarkan, tidak dinetralkan, tetapi justru diarahkan pada agenda politik lanjutan.
Salah satu tujuan yang banyak dibaca publik adalah mendorong Gibran Rakabuming Raka menuju panggung kekuasaan nasional pada 2029.
Di sinilah masalah serius muncul. Presiden dalam sistem demokrasi seharusnya berhenti menjadi “kandidat” setelah dilantik. Ia bukan lagi milik kelompok pendukungnya, melainkan milik seluruh rakyat. Ketika seorang presiden terus memelihara relawan politik, negara perlahan bergeser menjadi alat keluarga, faksi, atau kelompok tertentu.
Netralitas kekuasaan runtuh, dan etika demokrasi terkikis. Dampaknya tidak kecil. Relawan kekuasaan menciptakan ilusi legitimasi. Mereka membuat pemimpin merasa selalu benar, selalu didukung, dan kebal kritik.
Inilah yang menjelaskan mengapa banyak kebijakan lahir tanpa empati sosial yang memadai. Jokowi, seperti Donald Trump di Amerika Serikat, menunjukkan kecenderungan menjadi semakin semena-mena ketika dikelilingi relawan yang hanya berkata “ya”, menyerang kritik dan membenarkan apa pun keputusan pemimpin.
Karena itu, sudah saatnya Indonesia memikirkan regulasi yang lebih tegas. Perlu dipertimbangkan adanya undang-undang atau norma etik kenegaraan yang melarang presiden memelihara relawan politik setelah pelantikan.
Relawan harus dibubarkan, dinetralkan, atau dialihkan ke kerja-kerja sosial yang benar-benar nonpolitis. Kekuasaan tidak boleh memiliki pasukan sipil loyal yang bekerja di luar mekanisme negara.
Presiden adalah simbol persatuan, bukan panglima kelompok pendukung. Ketika relawan kekuasaan terus dipelihara, yang tumbuh bukan solidaritas kebangsaan, melainkan ambisi politik yang tak pernah selesai.
Dan dalam situasi bencana, absennya mereka adalah penegasan paling jujur tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka bukan pelayan kemanusiaan, melainkan penjaga kekuasaan. (*)
