DUNIA sinema dokumenter dan advokasi sosial baru-baru ini dihentak oleh protes terbuka dari Mama Sinta, seorang pejuang lingkungan asal Merauke, Papua. Wajahnya terpampang sebagai figur utama dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi, namun ia merasa tidak pernah memberikan izin, tidak tahu-menahu soal proyek tersebut dan merasa sekadar dimanfaatkan.
Kasus ini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Di satu sisi, muncul pandangan pragmatis bahwa sebuah dokumenter perjuangan berbeda dengan film komersial. Subjek bukanlah artis yang harus dibayar. Namun di sisi lain, gugatan Mama Sinta membuka kotak pandora mengenai etika mendasar yang sering kali terlupakan dalam pembuatan film berbasis komunitas: kedaulatan subjek.
Perdebatan Klasik: Mengapa Pejuang Bukan Aktor yang Harus Dibayar?
Bagi para pembuat film independen dan aktivis, tuntutan materi dari narasumber dalam sebuah gerakan sosial sering kali dipandang sebagai hal yang janggal. Dokumenter advokasi diproduksi bukan untuk memperkaya pembuatnya atau mencari keuntungan finansial, melainkan untuk menyuarakan ketidakadilan, menggalang solidaritas dan menjadi corong bagi mereka yang terpinggirkan.
Dalam kacamata aktivisme, kompensasi terbesar bagi seorang pejuang adalah ketika suaranya didengar, masalah di daerahnya mendapat perhatian publik dan ada perubahan nyata di lapangan. Jika setiap aksi liputan pergerakan atau advokasi lingkungan harus melalui transaksi kontrak layaknya film fiksi, maka gerakan sosial akan mandek dan banyak isu krusial yang tidak akan pernah bisa disuarakan karena keterbatasan dana.
Munculnya reaksi keras dari Mama Sinta ini pun diduga kuat terjadi akibat adanya miskomunikasi atau hantaman rumor dari pihak ketiga, yang mengembuskan informasi keliru seolah-olah film non-profit ini menghasilkan keuntungan materi yang besar.
Dalam Film Dokumenter Pesta Babi tak ada Aktor Utama itulah yang membedakannya dengan film komersial. Adanya Mama Sinta atau tidak dalam dokumenter tersebut tidak mengubah isi dari film.
###


